Komnas HAM : Situs yang Berisi Kritikan Atas Kebijakan Pemerintah Tidak Pantas Diblokir


Islamedia Komisioner Komnas HAM Asal Papua, Natalius Pigay menyatakan bahwa tidak sepantasnya situs yang berisi konten kritik kepada kebijakan pemerintah untuk diblokir. 

"Jadi kalau situs yang kontenya berorientasi pada kritikan atas kebijakan pemerintah itu tidak dikategorikan sebagai pelanggaran. Dan tidak pantas dan tidak patut diblokir" ujar Natalius Pigay dalam acara Indonesia Lawyer Club TVONE, edisi selasa (17/1/2017).

Natalius mengungkapkan bahwa mengkritik kebijakan negara itu boleh. "Apa itu menghancurkan moralitas, apa itu menghancurkan integritas nasional, apa itu menghancurkan stabilitas nasional" tanya Natalius.

Menurut Natalius, dalam Pasal 19 ayat 2 yang dianggap melanggar dan pantas diblokir adalah jika situs mengganggu : Integritas Nasional, Stabilitas Nasional, dan Moralitas Bangsa.

Natalius memberikan contoh  di Papua ada 2 media online yang setiap saat mengungkapkan fakta-fakta peristiwa pelanggaran, salah satunya diblokir oleh Kominfo.

"Saya belum pernah melihat situs tersebut mengganggu moralitas bangsa, saya juga belum pernah melihat mengganggu stabilitas nasional, soal integritas nasional juga saya tidak pernah melihat" papar Natalius.

Oleh karena itu Natalius meminta uji publik dulu sebelum diblokir, apakah situs tersebut memiliki kontent yang menghancurkan stabilitas nasional, integritas atau moralitas atau tidak. [islamedia.id]