Inilah Sikap Resmi MUI Terkait Aksi 2 Desember


Islamedia - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) akhirnya mengeluarkan sikap terkait rencana Aksi Bela Islam jilid 3 yang akan dilaksanakan pada Jum'at, 2 Desember 2016.


TAUSHIYAH KEBANGSAAN


Mencermati perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan akhir-akhir ini, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) menyampaikan TAUSYHIAH KEBANGSAAN sebagai berikut

1. MUI menghimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif serta bisa menyampaikan pernyataan pendepat melalui pers dan media komunikasi lainya karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia.

2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari DP MUI dan tidak ada hubungan strukturan formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI.

4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbo-simbol MUI.

5. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan keutuhan NKRI.

6. MUI menghimbau kepada pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.

Demikian Tushiyah Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia ini disampaikan. Semoga dapat dijadikan perhatian kita bersama.

Wassalam.



Jakarta, 22 Safar 1438 H / 22 Nopember 2016 M


DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA



Ketua Umum,                                              Sekretaris Jenderal,



DR. KH. MA'RUF AMIN                                  DR. H. ANWAR ABBAS, M.M. M.Ag